 |
| pembobol data pemerintah |
Gelombang peretasan massal yang kian masif secara global kembali memakan korban institusi negara vital. Kali ini, data pribadi lebih dari 40.000 pegawai Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) bocor dan dipublikasikan secara daring. Kebocoran ini tergolong sangat sensitif karena tidak hanya mengekspos identitas seperti nama, jabatan, email, nomor ponsel, dan lokasi kantor, tetapi juga membeberkan rekam jejak hak akses digital para pegawai.
Dikutip dari TechCrunch, data tersebut memperlihatkan infrastruktur layanan dan perangkat teknologi sensitif yang bisa diakses staf DHS. Informasi krusial itu mencakup alat pelacak lokasi ponsel (Penlink) hingga aplikasi pengenal wajah biometrik (Mobile Fortify). Di antara puluhan ribu data yang bocor, sekitar 21.000 catatan berasal dari pegawai Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP), 10.000 catatan dari Imigrasi dan Penegakan Hukum Bea Cukai (ICE) serta unit Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI), dan hampir 1.000 catatan milik personel Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA).
Dampak paling berbahaya dari kebocoran ini adalah terbukanya identitas serta perincian jabatan para agen yang bertugas di unit rahasia, seperti operasi khusus, forensik komputer, penyamaran (undercover), hingga intelijen manusia (human intelligence).
Kelompok peretas (hacktivist) berjuluk Department of Peace mengklaim bertanggung jawab atas aksi pembobolan ini. Mereka mengaku memanen data tersebut dengan mengeksploitasi sistem single sign-on (SSO) milik penyedia jasa keamanan siber, Okta, yang digunakan untuk log masuk pegawai DHS. Namun, pihak Okta membantah klaim tersebut dan menyatakan tidak ada bukti bahwa sistem internal mereka telah disusupi. Berdasarkan analisis stempel waktu, pencurian data ini diduga terjadi sekitar pertengahan Agustus 2026, dan hingga kini belum dipastikan apakah celah keamanan tersebut telah ditutup sepenuhnya.
Serangan terhadap DHS ini memperpanjang daftar panjang agresivitas peretas global yang berhasil menembus benteng pertahanan institusi pertahanan utama Amerika Serikat dalam waktu singkat. Insiden ini menjadi kebocoran data raksasa ketiga dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya pada September, kelompok peretas ShinyHunters mengklaim sukses membobol data sensitif dan rekam medis ribuan pegawai Biro Investigasi Federal (FBI). Menyusul setelahnya, Departemen Pertahanan AS (Pentagon) dihantam gugatan class action akibat bocornya data jutaan personel militer aktif dan veteran ke publik. Maraknya peretasan beruntun ini mempertegas bahwa sektor keamanan nasional sekalipun kini berada di bawah ancaman siber global yang semakin agresif dan tidak terprediksi.
sumber link berita: bisnis, cnbc
Dikutip dari TechCrunch, data tersebut memperlihatkan infrastruktur layanan dan perangkat teknologi sensitif yang bisa diakses staf DHS. Informasi krusial itu mencakup alat pelacak lokasi ponsel (Penlink) hingga aplikasi pengenal wajah biometrik (Mobile Fortify). Di antara puluhan ribu data yang bocor, sekitar 21.000 catatan berasal dari pegawai Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP), 10.000 catatan dari Imigrasi dan Penegakan Hukum Bea Cukai (ICE) serta unit Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI), dan hampir 1.000 catatan milik personel Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA).
Dampak paling berbahaya dari kebocoran ini adalah terbukanya identitas serta perincian jabatan para agen yang bertugas di unit rahasia, seperti operasi khusus, forensik komputer, penyamaran (undercover), hingga intelijen manusia (human intelligence).
Kelompok peretas (hacktivist) berjuluk Department of Peace mengklaim bertanggung jawab atas aksi pembobolan ini. Mereka mengaku memanen data tersebut dengan mengeksploitasi sistem single sign-on (SSO) milik penyedia jasa keamanan siber, Okta, yang digunakan untuk log masuk pegawai DHS. Namun, pihak Okta membantah klaim tersebut dan menyatakan tidak ada bukti bahwa sistem internal mereka telah disusupi. Berdasarkan analisis stempel waktu, pencurian data ini diduga terjadi sekitar pertengahan Agustus 2026, dan hingga kini belum dipastikan apakah celah keamanan tersebut telah ditutup sepenuhnya.
Serangan terhadap DHS ini memperpanjang daftar panjang agresivitas peretas global yang berhasil menembus benteng pertahanan institusi pertahanan utama Amerika Serikat dalam waktu singkat. Insiden ini menjadi kebocoran data raksasa ketiga dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya pada September, kelompok peretas ShinyHunters mengklaim sukses membobol data sensitif dan rekam medis ribuan pegawai Biro Investigasi Federal (FBI). Menyusul setelahnya, Departemen Pertahanan AS (Pentagon) dihantam gugatan class action akibat bocornya data jutaan personel militer aktif dan veteran ke publik. Maraknya peretasan beruntun ini mempertegas bahwa sektor keamanan nasional sekalipun kini berada di bawah ancaman siber global yang semakin agresif dan tidak terprediksi.
sumber link berita: bisnis, cnbc
